Menghalau Ancaman Bioterorisme dari Perbatasan

Menghalau Ancaman Bioterorisme dari Perbatasan

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki perbatasan dengan negara tetangga, seperti Malaysia.

Selasar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, masih ramai saat Lulut (37), warga setempat, menggerutu soal aturan pembatasan pembelian barang dari Malaysia.

Baju merah bergaris putih yang ia kenakan, nampak basah oleh keringat yang tak henti keluar dari pori-porinya. Sesekali ia telan ludah untuk membasahi kerongkongannya yang kering.

Siang itu, matahari di perbatasan memang cukup terik. Kondisi yang sempurna bagi Lulut menghampiri Tika (25), seorang pedagang minuman yang sudah beberapa tahun mencari nafkah dari keramaian perbatasan.

Tentu saja, tujuannya untuk membeli minuman dingin. Namun, seplastik minuman dengan es yang disodorkan Tika tak cukup ampuh menahan kejengkelan Lulut yang sudah terlanjur tumpah.


"Sekarang semua (pembelian barang dari Malaysia) jadi serba susah," ujarnya.
Hampir setiap hari, Lulut datang ke perbatasan membeli barang untuk kebutuhan hidupnya, termasuk kemungkinan untuk dijual kembali.

Namun saat ini, pembelian barang asal Malaysia tidak boleh lebih dari 600 ringgit atau Rp 1,78 juta (kurs 2.976) per hari per orang.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia dan Indonesia (Sosek Malindo).

Pembatasan pembelian barang itu juga bagian dari upaya penting memudahkan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk melalui perbatasan.

Maklum, perbatasan kerap menjadi daerah rawan penyelundupan barang, termasuk bibit atau benih pertanian berbakteri.

Bioterorisme

Pada akhir 2016 lalu, publik dikejutkan dengan penemuan ribuan batang tanaman cabai yang mengandung bakteri Erwina Chrysanthem yang di taman oleh warga negara China di Bogor.

Penemuan itu menjadi sangat penting lantaran bakteri berbahaya tersebut bisa menular dan menimbulkan penyakit pada tanaman lainnya, termasuk menyebabkan gagal panen.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengingatkan pemerintah untuk sangat hati-hati terhadap ancaman bioterorisme, yaitu penyebaran virus atau bakteri secara sengaja yang bisa menimbulkan kematian tumbuh-tumbuhan atau hewan, bahkan manusia.

Salah satu titik krusial dari isu bioterorisme adalah daerah perbatasan. Oleh karena itu, ia berharap badan karantina pertanian bisa menjalankan tugas lebih baik untuk menangkal bioterorisme sejak dari pintu masuk negara tersebut.

"Isu bioterorisme sangat penting, karena masa depan adalah masa perang dalan tanda kutip, bisa perang ekonomi, bisa perang daya saing. Pada dunia seperti ini, kita harus waspada kepada sesuatu yang tidak kasat mata," kata Herman.

Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Banun Harpini mengatakan, pihaknya sudah menaruh perhatian khusus terhadap benih-benih tanaman yang berasal dari luar Indonesia. Pengambilan sampel dan uji laboratorium jadi tolak ukurnya.


Meski begitu, upaya menangkal bioterorisme sejak dari perbatasan diakui Banun tidak mudah. Dibutuhkan sarana khusus untuk melakukan pengujian dan pengambilan sampel benih tanaman.

"Kami juga memerlukan koordinasi yang baik dengan yang lain (bea cukai dan imigrasi di perbatasan)," ucapnya.

Tantangan

Namun, persoalan tidak berhenti disitu. Masalah sumberdaya manusia jadi bagian yang krusial dalam upaya menangkal bioterorisme di perbatasan.

Saat ini, Badan Karantina Pertanian tidak punya cukup banyak SDM di perbatasan.

Di Stasiun Karantina Petikan Entikong, yang membawahi kantor karantina di 4 perbatasan misalnya, total pegawainya hanya 30 orang.

Kondisi itu membuat upaya pengawasan karantina hewan atau tanaman dibperbatasan Indonesia-Malaysia belum berjalan secara efektif. 

Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Entikong Faisyal Noer bahkan bercerita ada pegawainya yang dikeroyok para sopir truk yang akan membawa sapi ke Malaysia tanpa mengantongi izin.

Selain itu, kekurangan personil di perbatasan juga membuat para pegawai harus rela merangkap tugas yang sebenarnya bukan pekerjaannya.

Banun sendiri sudah meminta dukungan DPR untuk membuka penerimaan baru  pegawai Badan Karantina Pertanian yang dimoratorium sejak beberapa tahun lalu.

Selain itu, pemberian insiatif kepada pegawai di perbatasan juga diprioritaskan Para pegawai karantina di perbatasan tidak mendapatkan insentif khusus apapun, hanya tunjangan kinerja seperti pegawai negeri sipil (PNS) lainnya.

Sistem penggajian pun tetap berdasarkan golongan. Di sisi lain, beban biaya kehidupan di perbatasan terbilang tinggi.

Belum lagi ada tanggung jawab menafkahi anak dan istri yang ditinggal di luar daerah.

Di luar itu, para pegawai karantina di perbatasan juga memiliki tantangan berat terutama dalam upaya mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemeriksaan karantina terhadap komoditas pertanian yang masuk dari perbatasan.

Bukan tidak mungkin, komoditas pertanian yang berasal dari Malaysia mengandung penyakit atau bakteri yang bisa membahayakan kesehatan masyakarat di perbatasan itu sendiri.